Pelaksanaan Forum Pemangku Kepentingan Daerah Tahun 2021 Sulawesi Selatan
Diposting oleh: Muhammad Wildan
Forum Pemangku Kepentingan (FPK) adalah salah satu rangkaian kegiatan dari Program Sekolah Penggerak (PSP) yang berupa kegiatan diskusi berkenaan dengan berbagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan di masing-masing satuan pendidikan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan (Cabang Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota), Guru, Perwakilan Murid, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Pembina, Komite Sekolah, dan perwakilan Tokoh Masyarakat.
Kegiatan ini dilaksankakan sekali dalam satu semester dimana seluruh pemangku kepentingan merefleksikan capaian kemajuan pendidikan di daerahnya sekali serta dalam satu semester serta menyusun rencana dan komitmen tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya.
Kegiatan ini dilaksankakan sekali dalam satu semester dimana seluruh pemangku kepentingan merefleksikan capaian kemajuan pendidikan di daerahnya sekali serta dalam satu semester serta menyusun rencana dan komitmen tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya.
FPK telah dilaksanakan pada lima Kabupaten/Kota pelaksana PSP yaitu Makassar, Takalar, Sidrap, Soppeng, dan Pinrang pada tanggal 15 dan 16 November 2021 yang lalu. FPK yang dilaksanakan ini adalah FPK pertama yang dilaksanakan selama pelaksanaan PSP yang memang baru berjalan selama satu semester. FPK yang pertama ini berhasil mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di setiap daerah mulai dari perwakilan pemerintah daerah, perwakilan guru, orang tua, hingga siswa untuk sama-sama membuat komitmen tentang peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing.
Pelaksanaan PSP sebagaimana yang telah dijelaskan dalam berbagai kesempatan adalah kerja bersama, kerja gotong royong antara semua pihak, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk memajukan pendidikan. Pelaksanaan FPK ini merupakan ajang untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan pendidikan di setiap daerah yang pada awal pelaksanaan PSP telah dimulai dengan komitmen Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, dan Bupati) untuk mendukung pelaksanaan PSP untuk kemajuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Daerah, serta Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dengan Kepala Dinas Pendidikan pada masing-masing daerah pelaksana PSP.
Komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk kemajuan pendidikan Indonesia untuk mewujudkan SDM Unggul, Indonesia Maju.
(Sumber Berita: Tim Media)
Diposting oleh: Muhammad Wildan
Komentar Anda
Berita Populer
